Link: https://gerbangtimur.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-40810218015/kisah-pilu-keluarga-petani-tulungagung-beli-pupuk-non-subsidi-untuk-sawah-sendiri-berujung-perkara?page=all

Petani Tulungagung Diciduk karena Berani Punya Pupuk Sendiri: Antara “Peredaran Ilegal” dan “Kebutuhan Sawah Pribadi”

TULUNGAGUNG — Di negeri yang pupuk bersubsidi lebih langka daripada janji politik menjelang pemilu, Purwanto (51), petani asal Kecamatan Karangrejo, kini harus merasakan ironisnya “keadilan” negara.

Dengan uang hasil keringat sendiri, ia membeli 7 ton pupuk NPK Phoska non-subsidi secara resmi dari pabrik di Gresik. Dokumen lengkap, transaksi sah, tujuannya hanya satu: menebarkan harapan pada sawah miliknya sendiri. Bukan untuk dijual, bukan untuk spekulasi, apalagi untuk “mengganggu stabilitas pangan nasional”. Tapi rupanya, di mata aparat, memiliki pupuk lebih berbahaya daripada memiliki utang negara.

Ketika Purwanto — yang sudah mengidap jantung dan diabetes — beberapa kali menolak permintaan orang yang ingin membeli pupuknya, lalu akhirnya menyerah memberi sebagian, ia langsung dianggap “bandar”. Satreskrim Polres Tulungagung pun sigap menetapkannya sebagai tersangka peredaran pupuk ilegal. Kini ia resmi menjadi tahanan pidana, berstatus seperti penjahat kelas kakap.

Sungguh sebuah prestasi luar biasa: petani yang menolak menjual pupuk untuk sawahnya sendiri malah digiring ke sel tahanan. Sementara itu, di lapangan yang lebih luas, peredaran pupuk palsu dan penyimpangan subsidi yang nilainya ratusan miliar sering kali hanya berakhir di meja rapat koordinasi.

Kuasa hukumnya, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, telah mengajukan praperadilan. Keluarga hanya bisa berharap pengadilan melihat apa yang jelas-jelas terlihat: seorang petani kecil sedang dijadikan “tumbal” birokrasi pupuk yang ruwet.

Kasus ini bukan sekadar soal pupuk. Ini soal logika yang terbalik: di saat petani kesulitan mendapatkan pupuk resmi, negara justru sibuk menangkapi petani yang berani membeli dengan uang sendiri.

Selamat datang di republik pupuk, di mana menyimpan pupuk untuk sawah sendiri bisa lebih berisiko daripada menjual tanah warisan. Semoga Pak Purwanto segera bebas. Karena kalau petani saja harus takut punya pupuk, maka siapa lagi yang akan menanam padi untuk kita semua?

Di negara bobrok ini, siapapun yang menduduki jabatan penting bisa jadi hukum untuk orang lain, bisa memutuskan sesukanya.